TOLIKARA — Sebuah rekaman video berisi ancaman yang dikaitkan dengan Botak Wanimbo beredar di media sosial. Sosok tersebut disebut sebagai pimpinan kelompok bersenjata yang beroperasi di Kabupaten Tolikara, Papua Pegunungan.
Dalam informasi yang beredar, ancaman tersebut disebut ditujukan kepada pejabat pemerintah daerah, aparatur sipil negara (ASN), serta masyarakat yang tetap beraktivitas di wilayah yang diklaim sebagai daerah operasi kelompok tersebut.
Narasi awal yang menyertai video menyebut adanya ancaman untuk menembak seorang bupati. Namun, laporan yang ditemukan tidak menyebut secara tegas bahwa ancaman terbaru itu secara khusus ditujukan kepada satu kepala daerah tertentu.
Pernyataan yang dikaitkan dengan Botak Wanimbo turut meminta ASN dan warga pendatang meninggalkan sejumlah wilayah sebelum kelompok tersebut menjalankan operasi bersenjata. Beberapa profesi masyarakat, termasuk pengemudi, pedagang, pekerja pembangunan dan penyedia jasa, juga disebut dalam pernyataan tersebut.
Ancaman terhadap warga sipil dan pejabat pemerintahan bukan pertama kali dikaitkan dengan kelompok pimpinan Botak Wanimbo. Pada Maret 2026, TPNPB-OPM mengeluarkan pernyataan yang menyebut pejabat pemerintah dapat menjadi sasaran apabila dianggap bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia.
Nama Botak Wanimbo juga pernah disebut aparat keamanan dalam sejumlah insiden kekerasan di Tolikara. Pada Agustus 2026, aparat mengaitkan kelompoknya dengan penembakan seorang warga sipil dan empat pekerja proyek jalan di wilayah tersebut.
Meski demikian, setiap klaim yang disampaikan melalui video atau siaran pers kelompok bersenjata tetap memerlukan pemeriksaan dan konfirmasi dari pihak berwenang. Hingga berita ini diterbitkan, belum ditemukan tanggapan khusus dari pemerintah Kabupaten Tolikara maupun aparat mengenai video terbaru tersebut.
Masyarakat diimbau tidak menyebarkan ulang video ancaman secara utuh karena berpotensi menimbulkan ketakutan dan memperluas propaganda kekerasan. Informasi mencurigakan sebaiknya disampaikan kepada aparat keamanan untuk diverifikasi.
Perlindungan terhadap warga sipil, tenaga kesehatan, guru, pekerja pembangunan, dan aparatur pemerintahan harus menjadi prioritas. Semua pihak juga diharapkan menghindari tindakan yang dapat memperburuk situasi keamanan di Tolikara.
